BANJIR AWAL TAHUN 2020 DAN KERUGIAN ANGGARAN

BANJIR AWAL TAHUN 2020 DAN KERUGIAN ANGGARAN
Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya akan bertambah buruk bila tidak ada langkah dan anggaran memadai untuk mengatasi bencana, kata seorang pengamat tata kota.
Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan setidaknya 19.000 orang mengungsi dari 41 titik yang tergenang di Jakarta.
Padahal puncak musim hujan diperkirakan baru akan datang pada pertengahan Januari hingga awal Maret, kata Fachri Radjab, kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Hingga Rabu malam (01/01), setidaknya sembilan orang meninggal dunia di Jakarta dan Jawa Barat, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).
Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan bencana di ibu kota akan semakin memburuk tanpa anggaran yang memadai dan tanpa perbaikan fasilitas seperti drainase dan normalisasi sungai.
Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengatakan tak kurang dari 120.000 petugas dikerahkan untuk menghadapi banjir.
Banjir yang terjadi pada tahun baru ini merupakan yang terbesar sejak Januari 2013, dengan korban meninggal saat itu 12 orang.


"Situasi Jakarta akan makin buruk"

Menurut Yayat, program naturalisasi dan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir terkendala oleh pembebasan tanah. 
"Kalau Pak Anies tidak mampu melakukan pembebasan tanah terkait berbagai program penanggulangan banjir di Jakarta, maka tidak akan ada perubahan," kata Yayat. 
Jika tidak ada perubahan besar, kata Yayat, situasi di Jakarta akan makin buruk dalam beberapa tahun ke depan karena tekanan penduduk yang semakin banyak.
Yayat melihat tidak ada anggaran yang memadai untuk mengatasi banjir secara mendasar, misalnya penanganan drainase di pusat utama kota yang memang perlu penanaganan terus-menerus.
"Kalau itu tidak ada, kita akan mengulang kisah-kisah lama. Baru beberapa minggu lalu kita membahas genangan atau banjir di 19 ruas jalan jakarta. Artinya peristiwa itu belum sampai satu bulan sudah terulang kembali. Setiap masuk musim hujan, dari November ... kita akan terus menerus menghadapi peristiwa yang sama," ujar Yayat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengakui masih banyak saluran peninggalan Belanda di jalan-jalan protokol.
Namun Pemprov Jakarta juga sudah membuat saluran-salura tambahan untuk menambah kapasitas di saluran yang lama, tambahnya.
Terkait normalisasi sungai, Juaini mengatakan pihaknya antara lain terganggu masalah pembebasan lahan.
"Kita berhadapan dengan warga, ada yang menolak dan ada yang menerima. Banyak kendala, (misalnya) masalah keabsahan surat. Itu jadi agak lama memproses pembebasan lahan. Prinsipnya, normalisasi dikerjakan oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum), kita yang melaksanakan pembebasan lahan," kata Juaini. 
"Ada juga calo-calo atau mafia tanah yang bermain di situ, (jadi) kita harus hati-hati, kalau kita salah membayar orang, kita juga yang kena," katanya.
Ia mengatakan, tata kelola air bukan masalah Jakarta saja. 
"Sumber air itu datangnya dari hulu, di Bogor dan Depok. Kita harus bekerja sama antar wilayah ... Kita sudah berapa kali koordinasi dengan Bogor dan Depok untuk membantu dan menyiapkan waduk-waduk di luar Jakarta supaya mengantisipasi dan mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta," kata Juwaini.
Anies Baswedan dalam wawancara dengan media mengatakan antisipasi banjir dilakukan dengan membersihkan saluran-saluran air dan menyiapkan tak kurang dari 500 pompa yang dimiliki Pemprov Jakarta.
"Ini semua harus dikelola dengan baik. Ini terjadi ketika curah hujannya ekstrem, seperti yang kita alami sekarang," kata Anies.
KERUGIAN BANJIR DI JAKARTA
Lantas seberapa besarkah makna kerugian tiga banjir tersebut? Masih mengutip Harian Kompas, jika digambarkan, angka kerugian akibat banjir itu setara lebih dari seperempat (25,8 persen) dari total alokasi dana desa 2019 yaitu senilai Rp 70 triliun. Nilai kerugian dari tiga bencana banjir besar Jakarta ini jika dikonversi bisa dialokasikan untuk membangun 19.381 desa. Kerugian lain yang harus ditanggung warga adalah kerugian dari sisi kegiatan ekonomi. Proporsi kerugian ekonomi karena terhentinya aktivitas warga mencapai separuh lebih dari seluruh nilai kerugian banjir 2007. Nilai kerugian yang berdampak pada swasta ataupun masyarakat akibat banjir Ibu Kota tahun 2007, mencapai 87 persen dari total kerugian banjir. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih menghitung kerugian berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB). Pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, Kemensos, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk mulai bergerak mengatasi kerugian bencana banjir.
Source: https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/03/162307665/catatan-nilai-kerugian-banjir-jakarta-bisa-untuk-bangun-19381-desa-di?page=all
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50966828

Komentar